Konstruksi Sosial kebijakan publik Dalam perpektif komunikasi politik

        Komunikasi merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari keseharian manusia di berbagai bidang. Termasuk dalam aktivitas politik, komunikasi memainkan peran yang dominan. Mengutip pendapat Redi Panuju (1997 :115) apabila politik diartikan sebagai gejala manusia dalam rangka mengatur hidup bersama, maka esensi politik sebenarnya juga komunikasi. Komunikasi adalah hubungan antar manusia dalam rangka mencapai saling-pengertian(mutualunderstanding).

        Definisi komunikasi politik adalah seluruh proses transmisi, pertukaran, dan pencarian informasi (termasuk fakta, opini, keyakinan, dan lainnya) yang dilakukan oleh para partisipan dalam kerangka kegiatan-kegiatan politik yang terlembaga. Definisi ini menghendaki proses komunikasi politik yang dilakukan secara terlembaga

        Dengan demikian, komunikasi sebagai proses politik, dapat diartikan sebagai gejala-gejala yang menyangkut pembentukan kesepakatan. Misalnya kesepakatan menyangkut bagaimana pembagian sumberdaya kekuasaan atau bagaimana kesepakatan tersebut dibuat.

Tentu saja, komunikasi politik bukanlah sebuah proses yang sederhana, banyak substansi masalah yang memerlukan pembahasan mendalam. Salah satunya berkaitan dengan market politik. Karena secara real, kehidupan politik saat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme pasar. Berbagai gagasan dan kesepakatan dalam politik harus bernegosiasi di pasar. Pada kali ini kami akan mencoba mengidentifikasikan beberapa formulasi, Implementasi, Analisis, serta Evaluasi yang terdapat dari kasus Konstruksi Sosial Kebijakan public dalam perspektif komunikasi politik oleh Nurdin Basirun.

1.      Formulasi

Formulasi  memiliki aktivitas yang sangat penting dalam kerangka peramalan . formulasi akan memberikan gambaran mengenaia konsekuesi di masa mendatang dari di terapkannya kebiajakan tersebut.  Dalam kasus konstruksi sosial kebijakan publik dalam perspektif  oleh Nurdin Basirun terdapat beberapa formulasi yaitu :

a.       Hal penting yang harus dilakukan dalam komunikasi politik adalah,

1.       komunikasi menjadi cara atau teknik penyerahan tuntutan dan dukungan sebagai input dalam sistem politik. Misalnya dalam rangka artikulasi kepentingan.

2.       komunikasi digunakan sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat, baik dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi hubungan, memperoleh dukungan, kepatuhan dan integrasi politik. Komunikasi juga digunakan sebagai umpan balik (feed back) atas sejumlah output (kebijaksnaan pemerintah).

3.       komunikasi menjalankan fungsi sosialisasi politik kepada warga negara.

4.       komunikasi menjalankan peran memberi ancaman (coertion) untuk memperoleh kepatuhan sebelum alat paksa digunakan, sekaligus hal ini juga memberikan batasan-batasan mengenai hal-hal yang ditabukan.

5.       komunikasi mengkoordinasikan tata nilai politik yang diinginkan , sehingga mencapai tingkat homogenitas yang relatif tinggi. Homogenitas nilai-nilai politik ini sangat menentukan stabilitas politik.

6.       komunikasi sebagai kekuatan kontrol sosial yang memelihara idealisasi sosial dan keseimbangan politik.

b.      Penerapan komunikasi politik di suatu Negara Seperti Indonesia, perlu dikembangkan terutama dalam rangka pertumbuhan system demokrasi . caranya dengan meningkatkan kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya dan bagi kekuatan social politik untuk menampung dan menyalurkan kebijakan-kebijakannya .sehingga berkembang komunikasi yang timbale balik antara infrastruktur dengan suprastruktur.

c.       Perspektif interpretasi(interpretative) Adalah cara lain untuk memahami fenomena yang kompleks di dasarkan pada sdut pandang anggota organisasi, pemegang saham,masyarakat yang memusatkan perhatian pada pengalaman mereka , nilai, dialog, dan wacana, dan dengan menterjemahkan bahasa dari cerita mereka. Walaupun pengaruh intelektual yang kuat dari penelitian interpretasi  bersebrangan dengan ilmu social, sebagian besar teoritikus iberal mempunyai kepentingan tetap dalam menyelidiki sifst dasar pemerintahan demokkrasi dalam melakukan penelitian interpretasi di kebijakan public.

2.      Implementasi

Implementasi adalah upaya untuk mewujudkan kebijakan dalam menuju hasil yang di inginkan. Pada model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh sabatier dan Mazmanian terpusat hubungan antara keputusan-keputusan dengan pencapaiannya , formulasi dengan implementasinya, dan herarki dengan batas-batasnya, serta kesungguhan implementer untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebiajakn tersebut. Selaian itu pendekatan sabatier dan Mazmanian juga mencoba memprediksikan sgnifikasi hubungan-hubunan antara para aktor yang terlibat dalam suatu kebikan atau area problem, dengan keterbatasn herarki formal dan kondisi hubungan dengan lingkungan diluar peraturan .menurut mereka kbijakan merupakan fungsi dari 3 variable yang berhubungan dengan :

1.      karakteristik masalah

2.      struktur manajemen program yang tercemin dalam berbagai macam peraturan operasional kebijakan

3.      factor-faktor diluar peraturan

       Dalam kasus konstruksi sosial kebijakan publik dalam perspektif  oleh Nurdin Basirun terdapat beberapa implementasi yang kami temui yaitu :

1.       institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. Kedua bagaimana infrastruktur politik merespon dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.

2.      komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah (suprastruktur) antaralain mencakup :

a.   seluruh kebijakan yang menyangkut kepentingan warga;

b.   upaya meningkatkan loyalitas dan integritas nasional;

c. penerapan aturan dan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban dan   kehormatan dalam hidup bernegara;

d.  mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional

3.      Analisis

Analisis Adalah kegiatan memperhatikan . mengamati dan menelaah suatu permasalahan yang di ungkap pada suatu peristiwa. Dari kasus yang di kemukakan oleh Nurdin Basirun. Terdapat beberapa analisis terhadap komunikasi politik yaitu Antara lain :

            Komunikasi Politik : Pendekatan Konsep

Merujuk pendapat Sumarno AP (1979 :30) bahwa studi Komunikasi Politik mencakup dua disiplin dalam Ilmu sosial yakni Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi. Lantas apa dan bagaimana sebenarnya substansi komunikasi politik itu ? Gabriel Almond (1960 : 45) berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik, dalam kata-kata Almod sendiri : All of the funcions performed in the political system–political sosialization and recrutment, intereset articulation, interest aggregations, rule making, rule application, and rule adjudication- are performed by means of communication.
Kutipan di atas menunjukan bahwa komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya di jalankan. Keenam fungsi tersebut adalah sosialisasi dan rekrutmen politik, perumusan kepentingan, penggabungan kepentingan, pembuatan aturan, penerapan aturan dan keputusan aturan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi sistem politik.

Dari segi harpiah, komunikasi (communication) berasal dari kata latin communis yang berarti “sama” ( William I Gordon, 1978 : 28) atau communicare (Judy Pearson, 1979 :3) yang berarti membuat sama (to make common). Sementara politik diambil dari kata latin politicus dan Bahasa Yunani (Greek) politicos yang berarti relating to a citizen, kedua kata tersebut berasal dari kata polis yang bermakna city (kota).

Definisi komunikasi secara sederhana mengacu pada pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan (Jl Aranguren, 1967 : 11) atau saling berbagi infromasi, gagasan dan sikap (Wilbur Schramm, 1974 ). Sementara definisi politik mengacu pada pendapat Deliar Noer ( 1983 : 6) sebagai aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.

Untuk memperjelas konsep komunikasi politik, menarik mengkaji definisi komunikasi politik dari Maswadi Ra’uf (1993 : 32). Menurutnya, komunikasi politik sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan ini adalah salah satu dari kegiatan sosial yang dijalankan sehari-hari oleh warga masyarakat termasuk elit politik.

Dalam beberapa literatur, inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat semua kelompok atau warganya. Komunikasi politik dengan demikian adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menugasai atau memperoleh kekuasaan.

Gejala komunikasi politik menurut Schudson sebagaimana dikuitp Dedy Djamaluddin Malik (1999:v), bisa dilihat dari dua arah. Pertama bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. Kedua bagaimana infrastruktur politik merespon dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.

Yang pertama sering juga disebut dengan istilah the govermental political sphere, semantara yang kedua yang berada di struktur masyarakat disebut the socio political sphere. Penjabaran kedua fungsi di atas, pada tingkat struktur masyarakat akan terjadi proses sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi yang terdapat di dalam masyarakat. Proses sosialiasi itu sendiri pada hakekatnya adalah proses komunikasi. Sosialisasi politik yang merupakan trasmisi nilai-nilai politik adalah sama dan sebangun dengan proses komunikasi nilai-nilai politik. Sementara edukasi merupakan proses pendidikan untuk penyadaran hak-hak dan kewajiban politik masyarakat.Sementara itu, komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah (suprastruktur) antaralain mencakup : pertama seluruh kebijakan yang menyangkut kepentingan warga; kedua upaya meningkatkan loyalitas dan integritas nasional; ketiga penerapan aturan dan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban dan kehormatan dalam hidup bernegara; keempat mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masuk dalam suprastruktur politik sedangkan partai politik, kelompok kepentingan (interest group) media komunikasi politik dan sebagainya merupakan bagian dari infrastruktur politik.

4.    evaluasi

 Sebuah kebijakan yang telah di implementasikan  tidak dapat dibiarkan begitu saja , karena itu haruslah selalu di awasi agar terdapat kesesuaian antar tujuan dengan kenyataan yang terjadi. Saah satu mekanisme pengwasan tersebut adalah melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya di tujukan untuk menilai keefektifan kebijkan public untuk dipertanggung jwawbkan kapada konstituennya, atau pun sejauh mana tujuan yang capai..

Adapun tujuan pokok dari evaluasi bukan untuk mencari-cari kekurangan melainkan melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian tujuan. Dan harapan dari suatu kebiajknan public,kemudian tugas selanjutnya adalah bagaiaman mengurangi atau menutup kesenjangan . karena pada dasarnya tidak ada kebijakan public yang 100% tepat dalam pengimplementasiannya. Beberapa evaluasi yangterdapat pada kasus konstruksi social kebijakan public dalam perspektif komunikasi politik  yang di kemukakan oleh Nurdin Basirun yang bias kami dapat antara lain :

Ada 4 (empat) komponen yang harus di perhatikan  dalam mengkaji system komunikasi politik yaitu Antara lain :

1.      institusi politik dengan aspek-aspek komunikasinya

2.      institusi media dengan aspek-aspek komunikasi politiknya

3.      orientasi khalayak terhadap komunikasi polotik

4.      aspek-aspek komunkasi yang relevan dengan budaya politik.

keterbukaan mulai menjadi tuntutan, maka berbagai kebijakan publik pun dituntut oleh masyarakat untuk dibuat secara terbuka, transparan, serta partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin stakeholder yang berkepentingan. Persoalannya adalah, setiap kebijakan publik nyawanya selalu berada hanya pada beberapa stakeholder saja, yakni pemerintah dan DPR.

Satu hal lagi yang penting untuk dielaborasi berkaitan dengan posisi penting komunikasi politik seperti dibahas di atas adalah kaitannya dengan marketing politik. Bagaimanapun saat proses komunikasi terjadi di publik, selalu ada pertukaran pasar (exchange market) dan pertukaran nilai (exchange value).

Marketing menurut Bruce I. Newman (1999 : 3) adalah proses dimana perusahaan memilih customer, menganalisa kebutuhan mereka dan kemudian mengembangkan inovasi produk, advertising , harga dan strategi distribusi dalam basis informasi. Marketing dalam pengertian Bruce bukan dalam pengertian marketing barang biasa, melainkan produk politik berupa imeg politisi, platform, pesan politik dan lain-lain yang dikirim ke audiens yang harapkan menjadi konsumen yang tepat.

       Dari paparan di atas, nampak betapa pentingnya komunikasi politik karena kenyataanya komunikasi politik inheren dalam seluruh kebijakan publik sebagi hasil dari proses politik. Mulai dari proses perumusan kebijakan, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebiajakan . Dalam marketing politik, komunikasi politik meiliki peran secara signifikan, terutama berkaitan dengan pemasarn produk politik, yakni kebijakan public, terutama untuk pencitraan kebijakan public agar mendapat dukungan secara riil dari