model sabatier dan mazmanian

Model Sabatier dam Mazmanian

Mereka telah mencoba mengintensiskan ide-ide dari pencetus teori model rasional dan model analisis kegagalan menjadi 6 kondisi bagi implementasi yang efektif ,apabila memenuhi kriteria:

1. tuuan yang bersifat konsisten dan jelas
2. teori kausal yang memadai sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki teori yang akurat
3. struktur organisasi disusun secara legal
4. para implementer punya komitmen dan keterampilan
5. adanya dukungan dari kelompok kepentingan dan kekuasaan dalam legislative dan eksekutif
6. perubahan  kondisi social dan ekonomi yang tidak menghilangkan dukungan kelompok dan kekuasaan atau memperlemah teori kausal yang mendukung kebijakkan tersebut.

Factor-faktor yang menyebabkan implementasi menjadi tidak efektif .yang disebut oleh Sabatier dan Mazmanian “suboptimal conditions”, yaitu kondi yang dihadapi oleh para perumus kebiakan , yang meliputi :

1. infomasi yang tidak valid
2. knflik tujuan dan kompleksitas politik di legislative
3. kesulitan dalam melakukan aktivitas , pada tataran implementasi dan evaluasi , yang disebabkan oleh masalahnya yang tidak jelas
4. tidak adanya dukungan dari kelompok kepentingan
5. validitas teknik dan toeri yang tidak memadai

posisi model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh sabatier dan Mazmanian terpusat hubungan antara keputusan-keputusan dengan pencapaiannya , formulasi dengan implementasinya, dan herarki dengan batas-batasnya, serta kesungguhan implementer untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebiajakn tersebut. Selaian itu pendekatan sabatier dan Mazmanian juga mencoba memprediksikan sgnifikasi hubungan-hubunan antara para aktor yang terlibat dalam suatu kebikan atau area problem, dengan keterbatasn herarki formal dan kondisi hubungan dengan lingkungan diluar peraturan .menurut mereka kbijakan merupakan fungsi dari 3 variable yang berhubungan dengan :

1.      karakteristik masalah

2.      struktur manajemen program yang tercemin dalam berbagai macam peraturan operasional kebijakan

3.      factor-faktor diluar peraturan

model implementasi yang dikemukankan oleh Sabatier Dan Mazmanian pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan model pendektan yang di kemukakan oleh Van Master dan Van Horn  (1975);Hood(1976);Gun(1978);dan Grindle(1980), dalam hal perhatiannya terhadap kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hanya saja pemikiran Sabatier dan Mazmanian menganggap sesuatu implementasi akan efektif Apabila birokrasi pelaksanaanya memenuhi apa yang telah digariskan peraturan(petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis).

Inti dari pemikiran Sabatier dan Mazmanian dapat dilihat Pada Gambar di bawah ini

Perbaikkan Peraturan

Dampak nyata keluaran kebijakan

Dampak kebiajkan yang di perkirakan

Kesedian kelompok sasaran memenuhi output kebijakan

Keluaran kebijakan badan -badan

Proses implementasi

Variabel non Aturan Dukungan public Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Dukungan dari pejabat atas Komitmen dan kemampuan Kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

Daya dukung peraturan Kejelasan dan konsistensi tujuan Digunakannya teori kausal yang memadai Keterpaduan hirarki antar lembaga Ketepatan alokasi sumber dana Aturan-aturan dari badan pelaksana Rekuitmen pejabat pelaksana Akses formal pihak luar

 

Model smith

Smith memandang implemetasi sebagai proses atau alur .dia juga menyatakan bahwa ada 4 variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implemntasi kebijakan yaitu:

1. idealized policy, yaitu pola interaksi yang di idealisasikan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong , mrmprngaruhi, dan memsang target  group untuk melaksanakannya
2. Target group, bagian dari policy stakeholders tang di harapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaiman yang telah diterapkan oleh perumus kebijakan.
3. implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan
4. environmental factor,  unsure –unsur di dalam lingkungan yang mempengruhi implemntasi kebijakan(seperti aspek social , budaya, ekonomi, dan politik)

ke empat variable tidak berdiri sendiri , melainkan satu kestuan yang saling mempengaruhi dan berinterksi secara timbale balik leh karena itu sering menimbulkan tension(tekanan) bagi terjadinya interaksi atau tawar-menawarantra formulator dam implementor.

 

Evaluasi kebijakan

Sebuah kebijakan yang telah di implementasikan  tidak dapat dibiarkan begitu saja , karena itu haruslah selalu di awasi agar terdapat kesesuaian antar tujuan dengan kenyataan yang terjadi. Slah satu mekanisme pengwasan tersebut adalah melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya di tujukan untuk menilai keefektifan kebijkan public untuk dipertanggung jwawbkan kapada konstituennya, atau pun sejauh mana tujuan yang capai..

Adapun tujuan pokok dari evaluasi bukan untuk mencari-cari kekurangan melainkan melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian tujuan. Dan harapan dari suatu kebiajknan public,kemudian tugas selanjutnya adalah bagaiaman mengurangi atau menutup kesenjangan . karena pada dasarnya tidak ada kebijakan public yang 100% tepat dalam pengimplementasiannya.

Ada 3 lingkup makna evaluasi kebijakan  yaitu:

1. evaluasi kebijakan
2. evaluasi implementasi kebijakan
3. evaluasi lingkungan kebiajkan

Adapun fungsi dari evaluasi kebijakan berdasarkan  wibawa, Et al (1993) Adalah:

1. Eksplanasi. dari evaluasi evaluator dapat mengdentifikasi masalah , kondisi, dan factor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan. Kebijakan.
2. kepatuhan . melalui evaluasi dapat di ketahui apakah tindakan yang di lakukan oleh para pelaku, birokrasi maupun pelaku  lain sesuai dengan standard an prosedur yang ditetapkan
3. Audit.  melalui evaluasi dapat di ketahui  , apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran , atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting.  Dengan evaluasi  dapat diketahui mengenai akibat social konomi dari kebijakan tersebut.

Disamping itu fungsi kebijkan adalah untuk memberi masukan bagi penyempurnaan kebijakan .

Dalam evaluasi ada dua pendekatan , yaitu :

1. Sequental evaluation. Yaitu evaluasi kebiajkan yang di lakukan secara berurutan, pada tahap akhir setelah semua telah selesai dilkukan
2. Non- Sequental ,  yaitu evaluasi kebiajkan yang di lakukan pada setiap tahap kebijakan, mulai dari formulasi, implementasi dan evalausi

Menurut Palumbo(1987), Evaluasi kebijakan dilihat dari subtansi yangdi evaluasi , evaluasi kebijakan terdiri dari:

1.      formative evaluation, yang mencakup:

o   penilaian

o   memonitor cara bagaiamana suatu kebijakan di kelola

o   mempertanyakan

2.      summative evaluation, terdiri dari:

o   fase, untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan

o   cara yang di pakai

kesulitan – kesuilitan yang sering di hadapi dalam evaluasi kebijakan adalah  :

1. sulitnya memperoleh data yang biasa di ukur dengan mudah yang di karenakan :

o      kesulitan mengukur kemajuan produktivitas,efisiensi, dan pemberian jasa layanan

o      kesulitan mengumpulkan dan menganalisis data tentang GAP/ perbedaan antara tujuan dan hasil , serta menemukan penyebabnya-penyebabnya.

o      Kesulitan dalam menentukan tujuan yang berguna dan mengukur hasilnya

o      Evaluasi sering mebutuhkan biaya mahal

2. kesulitan dalam menetapkan dampak lagsung dari evaluasi kebijakan yang di sebabkan oleh:

o      masalah dalam menetapkan factor-faktor apa saja yang mempengruhi damapak

o      adanya setting politis terhadap penilaian

o      adanya perbedaan prioritas dan harapan dari berbagai kelompok yang berbeda

o      evaluasi terlampau berorientasi pada proyek percobaan, dank rang pada reformasi menyeluruh

Menurut Effendi (dikutip Nugroho, 20032:194-195) tujan dari eavaluasi implement tasi kebijaka public adalah untuk mengetahui variasi dlam indicator- indicator kinerja yang digunukan untuk menjawab2 pertanyaan pokok yaitu :

1.      bagaimanakahkinerja implementasi kebijakan public ?

2.      factor-faktor apa sajakah yang menyebabkan variasi outcome?

Edward A. Suchman (dikutip Winarmo),2002:169) lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enem langkah dalam evaluasi kebiajkan yaitu:

1. mengidentifikasikan tujuan program yang akan di evaluasi
2. analisis terhadap masalah
3. deskripsi dan stndarisasi kegiatan
4. pengkuran terhadap tingkatan perbahan yang terjadi
5. menentukan apakah perunbahan yang  di amati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain
6. beberapa indicator untuk menentukan keberadan suatu dampak.